oleh Nabila M. Rahman
SEBANYAK 113 dari 1.274 calon haji (calhaj) yang berangkat dari Kota Malang, Jawa Timur, pada tahun 2009 masih belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), padahal batas waktu pelunasan berakhir 12 Agustus 2009.
Menurut dia, mungkin yang bersangkutan sudah melunasi BPIH, namun belum melaporkan ke Depag, termasuk laporan dari masing-masing bank penerima setoran BPIH.
"Sambil menunggu penuntasan laporan pelunasan BPIH ke-113 calhaj tersebut, kami juga memanggil calhaj yang masuk daftar tunggu 2009, supaya segera melunasi BPIH-nya untuk menggantikan ke-113 calhaj yang belum melunasi BPIH-nya," katanya.
Ia menuturkan, sebelum ada bukti pelunasan BPIH dari bank, calhaj bersangkutan tidak bisa mengurus paspor maupun visa. Setelah pelunasan dan ada bukti dari bank, maka calhaj bersangkutan bisa langsung datang ke Depag setempat untuk mengisi formulir paspor dan pengurusannya akan ditangani Depag.
Setelah menyerahkan formulir dan persyaratan administrasi lainnya seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), atau salah satu dari surat kenal lahir, akta kelahiran, akta nikah dan ijazah terakhir, calhaj tinggal menunggu informasi dari Depag untuk pengambilan foto, wawancara dan pengambilan sidik jari.
Menurut dia, untuk biaya pengurusan paspor hijau dan visa khusus bagi calhaj tidak dipungut biaya, karena semuanya sudah masuk dalam komponen BPIH. Untuk tagihan pengurusan paspor hijau khusus haji sudah ditangani antara Imigrasi pusat dan Depag pusat.
Hanya saja, lanjutnya, sesuai dengan ketetapan pemerintah, BPIH yang berasal dari embarkasi Juanda (Surabaya) 3.512 dolar AS ditambah Rp100 ribu untuk biaya asuransi.
Selain itu, calhaj juga dikenakan biaya tambahan sebesar Rp250 ribu yang digunakan untuk seragam calhaj asal Kota Malang, transpor antarjemput calhaj ke Surabaya, biaya pemberangkatan dan penyambutan ketika datang.
Dana tambahan tersebut, katanya, sudah disepakati semua pihak yakni calhaj bersangkutan melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) masing-masing.
"Sekalipun sudah ada kesepakatan harus tetap ada rekomendasi dari Wali Kota Malang, Peni Suparto," katanya menambahkan. (nab/nta)
0 komentar:
Posting Komentar